Tragedi Remaja Tewas: Saatnya Tarik Brimob Dari Pemukiman
Tragedi Remaja Tewas: Saatnya Tarik Brimob Dari Pemukiman Yang Di Nyatakan Oleh Ketua YLBHI, Muhammad Isnur. Peristiwa Tragedi Remaja Tewas di Tual, Maluku, kembali mengguncang publik. Seorang remaja berinisial AT (14) di laporkan meninggal dunia setelah dugaan kekerasan yang melibatkan anggota Brimob. Kasus ini langsung memicu gelombang kritik. Dan yang termasuk dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Dalam keterangannya pada Sabtu (21/2/2026), Isnur secara tegas mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya untuk menarik seluruh pasukan Brimob dari penanganan urusan-urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, Brimob bukanlah satuan yang di rancang untuk menghadapi warga sipil dalam situasi keseharian.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Isnur menilai bahwa peristiwa di Tual menunjukkan adanya persoalan serius dalam penempatan. Dan penggunaan satuan khusus di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Namun bukan sekadar penanganan kasus per kasus. Selain itu, desakan ini juga mencerminkan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap pendekatan keamanan yang di nilai semakin represif. Transisi dari peristiwa lokal ke isu nasional pun tak terhindarkan. Karena sorotan kini tertuju pada kebijakan pengamanan secara umum imbas Tragedi Remaja Tewas tersebut.
Peran Brimob Dan Batasan Penugasannya
Untuk memahami polemik ini, penting melihat Peran Brimob Dan Batasan Penugasannya. Secara struktur, Brimob berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan di kenal sebagai satuan elite yang menangani situasi berisiko tinggi. Biasanya, mereka di terjunkan dalam operasi kontra-terorisme, penanganan konflik bersenjata, hingga kerusuhan berskala besar. Namun demikian, menurut Isnur, Brimob bukanlah satuan yang di tujukan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat sipil dalam persoalan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa urusan kamtibmas yang bersentuhan langsung dengan warga semestinya di tangani oleh satuan kepolisian reguler. Karena yang memiliki pendekatan lebih humanis.
Lebih jauh, YLBHI memandang bahwa penempatan satuan bersenjata lengkap di kawasan pemukiman berpotensi meningkatkan eskalasi konflik. Alih-alih meredam situasi, pendekatan yang terlalu militeristik justru dapat memicu ketegangan baru. Dengan demikian, polemik ini bukan hanya soal satu kasus tragis, melainkan tentang batas kewenangan dan pendekatan keamanan dalam negara demokratis. Perdebatan mengenai peran Brimob kini menjadi diskursus publik yang semakin luas. Terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia.
Dorongan Reformasi Kepolisian Secara Menyeluruh
Seiring berkembangnya kasus ini, Dorongan Reformasi Kepolisian Secara Menyeluruh. Desakan tersebut mencakup evaluasi peran Brimob dalam pengamanan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan khususnya dalam konteks demonstrasi, sengketa lahan, maupun konflik lingkungan. Isnur menilai bahwa satuan khusus seperti Brimob di peruntukkan bagi kepentingan khusus. Namun bukan untuk menghadapi warga yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan. Dalam banyak kasus sebelumnya, keterlibatan aparat bersenjata lengkap dalam aksi-aksi sipil kerap memunculkan tudingan penggunaan kekuatan berlebihan.
Oleh sebab itu, reformasi yang di maksud tidak hanya menyangkut penarikan pasukan. Akan tetapi juga pembenahan sistem pengawasan internal, transparansi penanganan kasus. Terlebihnya hingga peningkatan pelatihan berbasis hak asasi manusia. Dengan langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di harapkan dapat di pulihkan. Selain itu, momentum ini juga dinilai penting untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas. Setiap dugaan pelanggaran oleh aparat harus diproses secara terbuka dan adil, agar tidak menimbulkan kesan impunitas.
Refleksi Publik Dan Masa Depan Pengamanan Di Pemukiman
Tragedi remaja tewas di Tual telah menjadi Refleksi Publik Dan Masa Depan Pengamanan Di Pemukiman. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban. Namun di sisi lain, pendekatan keamanan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan hak-hak warga sipil, terutama anak-anak. Desakan untuk menarik Brimob dari pemukiman bukan semata-mata kritik terhadap individu, melainkan terhadap sistem dan kebijakan penempatan pasukan. Jika fungsi satuan khusus di kembalikan pada peruntukannya semula. Maka potensi gesekan dengan masyarakat dapat di minimalkan. Lebih lanjut, kasus ini memperlihatkan urgensi dialog antara aparat dan masyarakat. Pendekatan persuasif dan preventif seharusnya menjadi prioritas utama dalam menangani persoalan sosial. Dengan demikian, kehadiran aparat tidak di pandang sebagai ancaman. Namun melainkan sebagai pelindung karena mengingat mirisnya Tragedi Remaja Tewas.
