Perkembangan Kasus Korupsi Melibatkan RK, Ini Tersangakanya
Perkembangan Kasus Korupsi Bank BJB Yang Melibat Sejumlah Nama Besar Di Antaranya Mantan Gubernur JABAR Ridwan Kamil Menyita Perhatian. Bandung, 21 April 2025 – Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediamannya di kawasan Cimbuleuit, Bandung, pada 10 Maret 2025. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), yang diduga merugikan negara hingga Rp222 miliar.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, dan Pimpinan Divisi Corporate Secretary, Widi Hartoto. Tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta yang mengendalikan sejumlah agensi periklanan yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
Dalam pernyataannya, Ridwan Kamil mengonfirmasi bahwa rumahnya digeledah oleh KPK dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Hingga saat ini, KPK belum menetapkan status hukum Ridwan Kamil dalam kasus ini. Namun, lembaga antirasuah tersebut telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil sebagai saksi setelah perayaan Lebaran 2025 Perkembangan.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana promosi dan iklan oleh Bank BJB pada periode 2021–2023, dengan total anggaran mencapai Rp409 miliar. Dana tersebut diduga disalurkan melalui enam agensi periklanan tanpa melalui proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPK menemukan bahwa terdapat selisih pembayaran sebesar Rp222 miliar antara dana yang diterima oleh agensi dari Bank BJB dan yang dibayarkan kepada media, yang kemudian digunakan sebagai dana non-budgeter Perkembangan.
Sampai Saat Ini, Belum Ada Bukti Langsung Yang Menunjukkan Bahwa Ridwan Kamil Terlibat
Sampai Saat Ini, Belum Ada Bukti Langsung Yang Menunjukkan Bahwa Ridwan KamilTerlibat dan memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Statusnya pun masih sebagai saksi, bukan tersangka. Namun, ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan:
Posisi sebagai Gubernur Jabar saat kasus terjadi
Maka kemudian dari pada itu Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023. Bank BJB adalah BUMD milik Pemprov Jawa Barat, artinya secara struktural, posisi gubernur punya wewenang dan keterkaitan dalam pengawasan kebijakan bank tersebut. Kalau dana promosi digunakan tanpa mekanisme yang sah, tentu akan muncul pertanyaan: apakah ada pembiaran atau intervensi dari atasan?
KPK menggeledah rumah pribadi
Maka kemudian dari pada itu penggeledahan rumah pribadi bukan langkah kecil. Ini biasanya dilakukan bila ada dugaan kuat bahwa di tempat tersebut bisa ditemukan bukti atau petunjuk yang relevan. Meski begitu, penggeledahan bukan berarti seseorang otomatis bersalah. Ini lebih pada bagian dari proses penyelidikan.
Belum ada pernyataan resmi soal peran langsung
KPK belum menyatakan bahwa Ridwan Kamil memberikan perintah, mengetahui, atau menerima aliran dana. Kalau pun nanti terbukti ia mengetahui tapi tidak bertindak, bisa jadi ia akan disorot secara etik — meskipun belum tentu terjerat secara hukum. Tapi karena ia pernah menjabat sebagai kepala daerah yang menaungi Bank BJB, keterkaitannya tetap patut didalami. Kita perlu menunggu proses hukum selanjutnya, termasuk hasil pemeriksaan KPK setelah Lebaran.
Berikut Adalah Lima Orang Yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Ini
Maka kemudian hingga saat ini, kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) telah berkembang signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, namun Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang juga mantan pemilik saham Bank BJB, belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK masih mendalami keterlibatannya dalam kasus ini.
Maka kemudian kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana promosi dan iklan oleh Bank BJB pada periode 2021–2023, dengan total anggaran mencapai Rp409 miliar. Dana tersebut diduga disalurkan melalui enam agensi periklanan tanpa melalui proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPK menemukan bahwa terdapat selisih pembayaran sebesar Rp222 miliar antara dana yang diterima oleh agensi dari Bank BJB dan yang dibayarkan kepada media, yang kemudian digunakan sebagai dana non-budgeter.
Maka kemudian dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah lebih dari 12 lokasi, termasuk rumah pribadi Ridwan Kamil, kantor pusat Bank BJB, dan beberapa lokasi lainnya di Bandung. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah uang tunai dengan total Rp70 miliar lebih, kendaraan roda dua dan roda empat, tanah, rumah, serta bangunan .
Berikut Adalah Lima Orang Yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Ini:
Yuddy Renaldi (YR) – Direktur Utama Bank BJB.
Widi Hartoto (WH) – Kepala Divisi Corporate Secretary & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bank BJB.
Maka kemudian Suhendrik (S) – Pengendali agensi PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspress.
Sophan Jaya Kusuma (SJK) – Pengendali agensi PT Cipta Karya Mandiri Bersama dan PT Cipta Karya Sukses Bersama.
Ada Beberapa Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Menganalisis Kemungkinan Tersebut
Maka kemudian kasus korupsi yang melibatkan Bank BJB dan menyeret nama Ridwan Kamil memang menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apakah ini merupakan upaya untuk menjatuhkan citra publiknya. Ada Beberapa Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Menganalisis Kemungkinan Tersebut:
Posisi Ridwan Kamil sebagai Tokoh Politik
Maka kemudian Ridwan Kamil adalah salah satu tokoh politik terkemuka di Indonesia. Yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode. Dengan posisi tersebut, ia tentu memiliki pengaruh yang besar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kasus ini datang pada saat ia masih memiliki basis dukungan yang kuat. Dan menjelang pemilu serta persiapan untuk ambisi politik ke depannya. Dalam konteks ini, beberapa pihak mungkin melihat kasus ini sebagai upaya untuk menggoyahkan posisinya. Atau merusak reputasinya menjelang kontestasi politik berikutnya.
Proses Penyidikan oleh KPK
Maka kemudian kasus ini melibatkan lembaga hukum yang cukup kredibel, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses hukum yang dilakukan oleh KPK tidak dapat dianggap enteng, dan meskipun Ridwan Kamil sudah digeledah, ia masih berstatus saksi. KPK sendiri telah menunjukkan sikap profesional dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat publik. Jika KPK memiliki bukti yang cukup, maka tindakan mereka tentu tidak hanya berdasarkan motif politik. Tetapi juga pada bukti hukum yang valid.
Politik di Balik Kasus
Namun, dalam politik Indonesia, kasus-kasus hukum yang melibatkan tokoh publik sering kali menjadi sorotan tajam. Beberapa pihak mungkin saja memanfaatkan kasus ini untuk mendiskreditkan Ridwan Kamil, apalagi mengingat persaingan politik di Indonesia sangat ketat. Hal ini bisa menjadi bagian dari “serangan politik” yang bertujuan. Maka kemudian untuk mengalihkan perhatian publik atau melemahkan posisi politiknya Perkembangan.
